Headlines News :
Tampilkan postingan dengan label Wacana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Wacana. Tampilkan semua postingan

Munculnya berbagai kasus kerusuhan di beberapa tempat di Indonesia

Written By Unknown on Kamis, 08 November 2012 | 23.55

Munculnya berbagai kasus kerusuhan di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan bahwa potensi konflik tak segera selesai dengan terbukanya keran demokratisasi. Dalam konteks Indonesia, Baladas Goshal (2004) telah memperingatkan, terlepas sisi positif yang dibawanya, demokratisasi juga memberikan peluang bagi meluasnya potensi konflik.

Belum lama ini konflik besar kembali terjadi. Kali ini menimpa Lampung Selatan, tepatnya di wilayah Kalianda. Dalam kasus ini, soal pelecehan seksual yang diduga sebagai pemicu konflik, yang telah menelan belasan korban jiwa ini, sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es.

Dilihat dari akar penyebabnya, kasus Lampung—dalam batas-batas tertentu— dapat dikatakan bersifat klasik. Di dalamnya melibatkan tipe konflik yang bernuansa primordial, yang mengingatkan kita pada konflik yang terjadi di Sampit, Sambas, Kalbar, dan sejumlah daerah pascareformasi. Meski sebagian kalangan melihat konflik antarkampung di Lampung ini tak terkait masalah etnisitas, mengabaikan faktor ini juga kurang tepat. Hal ini mengingat secara kasat mata pihak-pihak yang berkonflik memiliki keterkaitan kuat dengan kedua etnis yang terlibat, yakni etnis Lampung dan Bali.

Sejak kehadirannya, etnis Bali—berbeda dengan orang Jawa—dipandang membawa persoalan tersendiri bagi sebagian masyarakat Lampung. Gugus persoalan ini mencakup ”legitimasi kehadiran” masyarakat Bali yang dipandang masih bermasalah karena menempati wilayah yang belum sepenuhnya diizinkan ataupun karena perbedaan adat kebiasaan dan agama. Kenyataan pula bahwa kedua etnis relatif hidup terpisah dalam nuansa yang eksklusif (enclave). Tidak mengherankan jika kedua etnis itu kerap masih merasa asing satu dan lainnya. Hal ini terjadi terutama di Lampung Selatan dan Lampung Utara.

Meski secara kultural sebenarnya kedua etnis itu memiliki kearifan lokal yang dapat diandalkan untuk menciptakan kerukunan dan mencegah konflik, tetapi dalam berbagai kasus konflik terlihat bahwa kearifan lokal itu seolah sirna.

Masyarakat Lampung punya kearifan lokal berupa Piil Pesenggiri (Piil), yang di dalamnya terkait soal kehormatan diri yang muncul karena kemampuan mengolah kedewasaan berpikir dan berperilaku. Di sini kemampuan hidup berdampingan dengan berbagai kalangan, termasuk pendatang, merupakan salah satu inti ajaran Piil itu. Begitu juga masyarakat Bali dengan ajaran Bhinneka Tunggal Ika, Tatwam Asi (kamu adalah aku dan aku adalah kamu) dan Salunglung Sabayantaka, yang mengajarkan demikian dalam arti penting hidup berdampingan secara damai.

Situasi di Lampung ini cerminan bahwa nilai-nilai kearifan lokal makin terpinggirkan. Setidaknya mengalami pergeseran makna. Konsep Piil, misalnya, mengalami penyempitan makna sekadar membela harga diri. Alih-alih dikaitkan keharusan kedewasaan berperilaku, masalah ”kehormatan diri” justru jadi alasan pembenaran untuk menempuh cara apa pun sejauh itu dianggap dapat menjaga harga diri. Sementara respons dari kalangan Bali menunjukkan bahwa nilai-nilai kedamaian dan toleransi yang dianut juga tidak mampu bekerja dengan sempurna.

Tentu saja, persoalan primordial ini tidak berdiri sendirian. Dalam kasus Lampung, persoalan ini berkelindan dengan kenyataan adanya disparitas ekonomi, yang bagi sementara kalangan sudah makin terlihat nyata. Kaum pendatang, terutama Bali, merupakan komunitas yang cukup sejahtera, sementara etnis Lampung tidak cukup baik kondisinya sebagai ”tuan rumah”. Di sini, persoalan klasik kecemburuan sosial antara ”pribumi” dengan ”pendatang” telah cukup membutakan akal sehat dan menjadi rumput kering yang berpotensi membara manakala menemukan pemantiknya.

Di mana negara?

Lepas dari itu, kasus kerusuhan Lampung ini sebenarnya dapat segera tertanggulangi dengan baik jika aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, dapat memainkan peran yang lebih signifikan. Sebagai institusi yang menetapkan peran preventif (pencegahan) sebagai bagian tugas pokoknya, kepolisian seharusnya sejak dini dapat mendeteksi dan mengantisipasi potensi apa yang akan terjadi ke depan.

Dengan sederet institusi pelengkap untuk mendeteksi segenap potensi negatif yang ada di masyarakat, kepolisian jelas salah satu institusi yang seharusnya dapat memimpin dalam soal-soal yang terkait dengan keresahan masyarakat. Apalagi kenyataan bahwa kasus Lampung terakhir ini bukanlah kasus yang benar-benar baru sebab memiliki preseden di awal tahun ini yang cukup terang benderang.

Namun, justru di sinilah letak persoalan lain dari kasus Lampung—juga berbagai kasus konflik horizontal akar rumput lainnya—di mana peran aparat keamanan terlihat demikian kedodoran. Dengan demikian, tidak aneh jika kemudian masyarakat mempertanyakan kualitas SDM, efektivitas strategi atau bahkan komitmen dari aparat keamanan kita.

Persoalan lain adalah sikap pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang masih memercayakan kemampuan masyarakat dan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan persoalan konflik secara mandiri. Dalam hal ini resolusi konflik sebenarnya belum terlembaga secara memadai. Untuk itu, diperlukan upaya membentuk dan merevitalisasi lembaga-lembaga, baik adat maupun pemerintahan, yang terkait dengan persoalan primordial itu secara lebih serius. Tujuan utamanya jelas agar potensi konflik yang melibatkan unsur etnis dapat menemukan jalur penyelesaian secara lebih cepat, berkeadilan, dan komprehensif.

Solusi jangka pendek adalah segera menyelesaikan persoalan itu secara tepat, dengan sesedikit mungkin menimbulkan resistensi dari kalangan yang terlibat. Di sini diperlukan kerja sama banyak pihak. Tidak saja dari kalangan masyarakat, tokoh-tokoh, ataupun ormas, tetapi juga aparat dan pemerintah, termasuk pengadilan. Dalam perspektif manajemen resolusi konflik pihak ketiga, dalam hal ini pengadilan atau institusi yang dipercaya dapat memainkan peran itu, memainkan peran yang amat krusial. Kegagalan pada level ini kerap akan cenderung memberikan preseden negatif dan memperburuk situasi.

Dalam konteks jangka menengah, solusi yang mungkin adalah memperbaiki kinerja dan profesionalisme aparat keamanan agar dapat lebih sensitif dan efektif mencegah serta menyelesaikan rangkaian konflik sejak dini. Dibutuhkan pula sebuah desain besar dan pelembagaan pencegahan dan penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan masyarakat di dalamnya.

Dalam konteks jangka panjang, jelaslah bahwa persoalan segregasi primordial dan disparitas ekonomi yang selalu jadi biang keladi kemunculan konflik harus dapat direduksi semaksimal mungkin.

Pengertaian Politik Strategi dan Polstranas

A.PENGERTIAN POLITIK STRATEGI dan POLSTRANAS

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/ berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik menpunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politi disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :

a. Dalam arti kepentingan umum (politics)

Politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah.

b. Dalam arti kebijaksanaan (policy)

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan distribusi. Strategi berasl dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakn politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

B. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sanagat penting sebagai kerangaka acuan dalam penyusunan poitik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

C. PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 195. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negaa yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-lembaga terebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangakn badan-badan yang berada di dalam masyarakat seperti paratai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). 

Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan Misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pmbangunan selam lima tahun.

D. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL

Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebgai berikut :
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitik beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.
2. Tingkat kebijakan umum
Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.
3. Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan tingkat di atasnya.
4. Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari biang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
5. Tingkat penentu kebijakan di daerah
Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannnya sabagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tinkat I atau II. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat II.

E. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONAL

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan politk bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, untuk itu pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian pembangunan nasional harus berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.

OTONOMI DAERAH

Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta, masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintahan juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelanggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diselenggarakan secara proposional sehingga saling menjunjung.

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD membentuk panitia pengawasan. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan berita acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 terlihat adanya semangat untuk melibatkan partisipasi publik. Di satu sisi, pelibatan publik(masyarakat) dalam pemerintahan atau politik lokal mengalami peningkatan luar biasa dengan diaturnya pemilihan kepala daerah(Pilkada) langsung. Dari anatomi tersebut, jelaslah bahwa revisi yang dilakukan terhadap UU No.22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dam pelaksanaan otomoni daerah. Sekilas UU No.32 Taun 2004 masih menyisakan banyak kelemahan, tetapi harus diakui pula banyak peluang dari UU tersebut untuk menciptakan good govemance(pemerintahan yang baik).

F. IMPLENTASI POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

Implementasi politik dan strategi national di bidang hukum:
1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyelutuh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta mempebaharui perundang-undangan warisan colonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan 

reformasi melalui program legalisasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yag berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentukn undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta beba korupsi.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan asai manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi.
1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.
3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masayarakat,.
5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi.
6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis.

Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan.
2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi,.
3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab.
4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka.

Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
• Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru.
• Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama.
• Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan nega
• Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut

Indonesia Akan Dipimpin Oleh Pemimpin Pendendam?

Kalau benar nanti di pemilihan presiden 2014, dukungan terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarno Putri itu konstan, kemungkinan besar Megawati akan terpilih menjadi presiden.

Entah faktor dan variabel apa yang menyebabkan dukungan rakyat terhadap Mega menjadi tinggi? Karena, selama menjadi presiden tahun 2000-2004, tak ada prestasi yang menonjol selama pemerintahannya.

Rakyat hanya tersihir atau tersugesti Megawati anak Bung Karno. Apakah Mega anak biologis atau ideologis Bung Karno itu, tidak menjadi soal?

Tetapi, rakyat Indonesia, yang sebagian besar (75%) hanya lulusan SD itu, sangat mudah digiring opini, dan akalnya belum begitu jalan, serta ditambah masih sangat percaya dengan "klenik" alias "kejawen" yang begitu kental. Megawati selalu diidentikkna sebagai titisan "Ratu Adil".

Munngkin salah satu faktor atau variabel Megawati menjadi alternatif dan "moncer" lagi, karena pemerintahan Presiden SBY, sudah begitu bau menyengat di hidung setiap rakyat Indonesia, bau busuk korupsi. Pemerintahan SBY sekarang tak bisa dilepaskan dari korupsi, dan dikaitkan dengan Partai Demokrat, yang sudah sangat sarat dengan korupsi.

Sebenarnya, kalau mau mengedepankan "commonsense" (akal sehat), melalui Ketua Dewan Pembinanya SBY, sudah harus mengibarkan bendera "putih", dan memohon maaf kepada seluruh bangsa Indonesia, kemudian Partai Demokrat, dimasukkan kotak. Tidak lagi harus terus berkutat dengan berbagai rekayasa, yang terus menerus ingin mempertahankan Partai Demokrat, dan mempertahankan para tokohnya yang sudah terindikasi korupsi.

Tetapi, tidak ada jaminan kalau jabatan presiden Indonesia itu, pindah tangan dari SBY ke Mega, kemudian kondisi dan keadaan lebih baik. Karena, sudah terbukti secara faktual, selama tahun 2000-2004, di bawah Presiden Megawati, Indonesia tak dapat keluar dari krisis, dan korupsi semakin kronis, serta banyak kader PDIP yang masuk bui.

Apalagi, kalau dilihat dari hasil pengelolaan pemerintahan, tak ada yang menggemberikan dari indikator ekonomi makro, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs mata uang, dan kebijakan fiskal, serta tingkat kesejahteraan rakyat dan petani, tak ada perubahan yang signifikan.

Hal ini, bisa dibuka kembali dokumen-dokumen selama pemerintahan Presiden Megawati. Justeru yang terjadi penjualan asset negara secara besar-besaran, melalui Meneg BUMN, Laksamana Sukardi, selama periode pemerintahannya.

Asset negara habis diobral dengan harga yang dibanting, sekarang yang ada tinggal ampasnya belaka. Termauk Megawati menandatangi kontrak penjualan gas (Gas Tangguh) dengan pemerintahan Cina, yang harganya yang dipatok, yang merugikan miliaran dollar.

Tentu, yang paling menyolok, sikap Megawati yang sangat "pendendam" yang terus melekat di dalam dirinya. Sepertinya, tak pernah bisa hilang dari dalam diri Mega. Mega merasa dikhianati oleh SBY, saat SBY menjadi Menko Polkam, dan kemudian bersama dengan Jusuf Kalla, meninggalkan Mega, yang belum selesai pemerintahannya, kemudian kedua tokoh mencalonkan diri menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden 2004.

Karena itu, sampai hari ini Mega tak mau bertemu dengan SBY, dan bahkan berulang kali ajakan SBY, melakukan koalisi dengan PDIP, selalu Mega menolaknya. Berbagia upaya pendekatan yang dilakukan oleh SBY, lewat Taufik Kemas, maupun Hatta Rajasa, tak pernah bisa mengubah sikap Mega, yang masih masygul terhadap SBY, yang meninggalkannya di tahun 2004.

Selanjutnya, Mega yang sudah disakiti oleh SBY di tahun 2004, selama pemerintahan SBY, selama dua periode, antara tahun 2004-2014, Mega terus mengambil sikap oposisi terhadap SBY. Tidak mau melakukan pembicaraan politik, dan dialog politik, dan Taufik Kemas, yang menjadi mediasi pun, gagal merujukkan kedua tokoh itu, Mega-SBY.

Megawati masih sangat power full memegang dan mengendalikan PDIP. Jika melihat trend (kecenderungan) di internal dan dukungan rakyat yang ada, kemungkinan Megawati akan maju lagi di tahun 2014. Mungkin akan melepaskan diri dari Prabowo, dan mengerek Jokowi yang sekarang digambarkan sebagai manusia paling "ajaib", sebagai wakilnya.

PDIP yang baru saja usai melakukan Rakernas di Surabya, sudah mengancang strategi politik, yang akan menggulung seluruh kekuasaan di tanah Jawa, yang menjadi gudang suara bagi partai politik.

Kemenangan Jokowi/Ahok di DKI, diperhitungkan akan menjadi virus yang akan terus ditularkan di daerah lainnya, dan menguasai seluruh tanah Jawa. Dengan menggenggam tanah Jawa, kemungkin PDIP berharap dapat memenangkan pemilihan presiden nanti.

Seperti hasil Survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperoleh elektabilitas dukungan tertinggi untuk kandidat calon presiden 2014. Anak kandung proklamator Soekarno itu memperoleh dukungan sebesar 18,3 persen.

Sementara tempat kedua dan ketiga, masing-masing diduduki Prabowo Subianto (18 persen) dan Aburizal Bakrie (17,5 persen).

"Hal ini memang tidak terlepas dari kepopuleran Ibu Megawati sebagai mantan Presiden dan juga mantan Capres beberapa kali. Selain itu, karena ketokohan beliau tentunya," ujar peneliti LSI, Adjie Alfaraby, dalam keterangan persnya di Kantor LSI, Jakarta, Ahad (17/6).

Pasca 2014, Indonesia masih berkutat diantara tokoh-tokoh yang sudah usang, dan tidak kredibel lagi. Hanya dipoles-poles media, yang memang ingin mempertahankan kalangan nasionalis-sekuler, yang tujuannya menutup peluang kalangan Islam menjadi alternatif masa depan.

Ini sebuah rekyasa dan konspirasi politik yang akan terus berjalan di masa depan.

Sementara itu, tokoh-tokoh Islam, yang ada tak begitu nampak bisa menampilkan sosok tokoh bagi masa depan Indonesia. Mereka rata-rata miskin kapasitas, dan miskin integritas, dan keberpihakan kepada rakyat. Sehingga, tidak ada tokoh Islam, yang bisa menjadi alternatif bagi solusi masa depan Indonesia.

Tak heran yang akan muncul di masa depan tokoh seperti Mega, yang sebenarnya bukan tipologi negarawan. Karena, karakternya yang penuh dengan dendam.

Betapapun, Mega yang marah dengan SBY, seharusnya tidak menolak undangan SBY, yang mengundangnya ke Istana, memperingati Proklamasi Kemerdekaan, yang pernah dipidatokan oleh Bung Karno, bapaknya sendiri. Justeru Mega menyelenggarakan peringatan Proklamasi di kantor PDIP di Lenteng Agung. Wallahu'alam.

Nama Ir.Soekarno memang dikenal harum di mata dunia

Nama Soekarno memang dikenal harum di dunia. Sepak terjangnya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, dan kepiawaiannya dalam memainkan politik di dunia internasional, menjadi spirit baru bagi negara-negara Asia dan Afrika di masa lalu untuk merdeka. Kawan maupun lawan dibuat segan oleh pandangan-pandangannya. Akhasil, sederet pujian dan anugerah disematkan pada diri Sukarno ke dalam berbagai manifestasi. Berikut uniknya.com, himpun 5 diantaranya:
1. Mesjid Biru Soekarno di St. Petersburgh
Di negeri komunis Uni Soviet, nama Soekarno sangat dikenal. Bukan hanya dianggap sebagai teman dalam Perang Dingin melawan poros Barat, namun juga sebagai presiden muslim yang memberikan “berkah” sebagian muslim di negeri palu arit. Semua berawal ketika sang presiden pada tahun 1955 silam, berkunjung ke kota terbesar kedua di Russia ini. Kala itu, Soekarno sedang menikmati indahnya kota St. Petersburg yang didirikan oleh Peter the Great pada abad 17. Dari dalam mobil itu, Soekarno sekelebatan melihat sebuah bangunan yang unik dan tidak ada duanya, yang kelak diketahuinya sebagai Mesjid yang telah dijadikan sebuah gudang senjata.

Setelah dua hari menikmati keindahan kota St. Petersburg yang saat itu masih bernama Leningrad, Soekarno terbang ke Moskow untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi guna membahas masa depan kerja sama bilateral dan berbagai posisi kunci dalam Perang Dingin yang terus memuncak. Dalam pertemuan itulah Soekarno melontarkan kekecewaannya pada penguasa tirai besi Soviet Nikita Kruschev, perihal mesjid indah yang dilihatnya. Seminggu setelah kunjungan usai. Sebuah kabar gembira datang dari pusat kekuasaan, Kremlin di Moskow. Seorang petinggi pemerintah setempat mengabarkan bahwa satu-satunya masjid di Leningrad yang telah menjadi gudang pasca revolusi Bolshevic tersebut bisa dibuka lagi untuk beribadah umat Islam, tanpa persyaratan apapun. Sang penyampai pesan juga tidak memberikan alasan secuilpun mengapa itu semua bisa terjadi. Tetapi, umat muslim hingga saat ini sangat berterima kasih dan meyakini bahwa Soekarno orang dibalik semua ini. Maka tak heran jika muslim di St. Petersburg menjuluki mesjid ini dengan Mesjid Biru Sukarno.

2. Jalan Ahmad Soekarno di Mesir

Puncak harmonisnya hubungan RI – Mesir, terjadi ketika kedua negara ini dipimpin oleh Ir. Soekarno dari Indonesia dan Gammal Abdul Nasser dari Mesir. Untuk diketahui, Presiden Indonesia pertama dikenal di Mesir dengan nama Ahmad Soekarno. Penambahan nama Ahmad dilakukan oleh para mahasiswa Indonesia di Mesir untuk memperkuat nuansa keislaman sehingga menarik perhatian masyarakat Mesir bahwa Presiden Indonesia beragama Islam, seragam dengan nama Wakil Presiden yang diawali nama Mohammad, lengkapnya Mohammad Hatta. Keduanya (Ahmad dan Muhammad) merupakan nama-nama Islami.

Tercatat, enam kali Soekarno menggunjungi negeri firaun ini.Selain itu, persahabatannya dengan Nasser dan aktifitas keduanya sebagai pemrakarsa di Konferensi Asia-Afrika, membuat nama Presiden Soekarno begitu harum di mata pemerintah dan rakyat Mesir, sehingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di Mesir. Letaknya bersebelahan dengan Jalan Sudan, Daerah Kit-Kat Agouza Geiza. Jalan ini bisa dicapai dari kawasan mahasiswa di al-Hay al-Asyir (Sektor 10) Madinat al-Nashr (Nasr City) dengan menaiki bus hijau nomor 109 dan 167.

3. Jalan Soekarno di Maroko

Jika di Jakarta ada jalan bernama Casablanca, sebuah kota terkenal di Maroko, maka di Maroko juga terdapat nama-nama jalan berbau Indonesia. Tak tanggung-tanggung nama presiden pertama Indonesia, Soekarno, ‘dicatut’ menjadi nama jalan di Ibokota Maroko, Rabat. Rupa-rupanya Maroko terkesan dengan sosok Soekarno. Nama jalan tersebut diresmikan sendiri oleh Bung Karno bersama Raja Muhammad V saat kunjungan beliau ke Maroko pada 2 Mei 1960. Nama jalannya waktu itu: ‘sharia Al-Rais Ahmed Sukarno’ yang sekarang terkenal dengan nama Rue Suokarno. Jalan ini berdekatan dengan kantor pos pusat Maroko.

Dipilihnya nama Soekarno, karena Soekarno adalah pencetus Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955. Nama tersebut dipilih sebagai penghargaan terhadap Presiden Soekarno. Seperti diketahui, hasil KAA saat ini mulai dirasakan oleh negara-negara peserta, termasuk Maroko sendiri. Sebagai bentuk persahabatan dua bangsa, di Jakarta pun kita temui ruas jalan dengan nama Jalan Casablanca.

4. Jalan Soekarno di Pakistan
Pakistan begitu menghormati Bung Karno. Ada dua tempat di Pakistan yang dinamai dengan nama beliau yakni Soekarno Square Khyber Bazar di Peshawar, dan Soekarno Bazar, di Lahore. Penamaan Soekarno ini tidak lepas dari sepak terjang kedua negara. Pakistan sangat segan kepada sosok Bung Karno. Bahkan hingga kini kalangan militer Pakistan masih ingat jasa Bung Karno yang mengirim TNI AL berpatroli di laut selatan Pakistan saat konflik memanas antara Pakistan dan India di tahun 1965. Sebaliknya, pendiri Pakistan Quaid Azzam Ali Jinnah pernah meminta menahan seluruh pesawat Belanda yang singgah di Pakistan pada 1947, ketika Belanda ingin menyerang Indonesia.
5. Perangko Soekarno di Kuba
Tahun 2008 lalu, pemerintah Kuba menerbitkan perangko seri Bung Karno dengan Fidel Castro dan salah seorang pemimpin gerilya Kuba kelahiran Argentina, Che Guevara. Perangko bernilai historis dan patriotik itu,  diterbitkan untuk mengenang hubungan diplomatik kedua negara, sekaligus berkenaan dengan perayaan HUT ke-80 Fidel Castro.
Bung Karno mengunjungi Havana, Kuba, pada tanggal 9 hingga 14 Mei 1960. Ia menjadi kepala negara pemerintahan asing pertama yang mengunjungi Kuba setelah Revolusi 1959. Di bandara udara, Bung Karno yang dianggap ikut menginspirasi revolusi Kuba disambut oleh tokoh-tokoh penting Kuba selain Presiden Osvaldo Dorticos, Perdana Menteri Fidel Castro Ruz, dan Gubernur Bank Nasional Che Guevara juga Menteri Luar Negeri Dr. Raul Roa Garcia
Pemerintah Indonesia juga menghargai jasa prajurit Pakistan, yang ketika itu ikut rombongan sekutu. Rombongan ratusan prajurit Pakistan itu tadinya diperintahkan menyerang Indonesia ketika sekutu sampai di Surabaya November 1945. Namun mereka berontak dan memilih berperang di sisi Indonesia. Dari total 600 tentara Pakistan, sebanyak 500 orang gugur di Surabaya. Pada Agustus 1995, Indonesia memberikan medali Indenpendece War Awards kepada tentara Pakistan ini

Prabu Siliwangi Masih Dianggap Legenda dan Mitos

Eksistensi dan keberadaan Sri Baduga Maharaja Ratu Aji sebagai Raja Sunda tidak perlu disangsikan lagi dan bahkan harus diakui. Sri Baduga merupakan sosok primus inter pares raja terbesar sepanjang sejarah kerajaan Sunda hingga saat ini sangat melegenda dan banyak dimitoskan dengan nama Prabu Siliwangi.
Sebagaimana diungkapkan DR. Mumuh Muhsin Z. M.Hum., dalam paparan makalahnya “Sri Baduga Maharaja; Tokoh Sejarah yang Memitos dan Melegenda”, bahwa Kerajaan Sunda pernah diperintah oleh Prabu Jayadewata atau Ratudewata dan dikenal juga dengan nama Prebu Guru Dewataprana dengan gelar Sri Baduga.
”Ada banyak sumber yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya Batu Tulis di Bogor dan prasasti lempengan tembanga maupun daun lontar Carita Parahiyangan,” ujar Mumuh pada acara Seminar Bedah Naskah “Sri Baduga dalam Kajian Sejarah, Filologi dan Sastra Lisan", bertempat di Flamboyan Room Hotel Baltika Jalan Gatot Subroto Bandung, Rabu (31/10/12) yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Museum Negeri Jawa Barat Sri Baduga.
Dikatakan Mumuh, Prebu Guru Dewataprana memerintah di kerajaan Sindangkasih (Majalengka) dan menikah dengan Ambetkasih, kemudian memerintah di kerajaan Singapura (Subang) menikah dengan Subanglarang dan dikaruniai tiga orang anak (Walangsungsang, Larasantang dan Rajasangara). Saat memerintah kerajaan Pakuan (sekitar tahun 1427) Prebu Guru Dewataprana mendapat gelar Sri Baduga Maharaja dan menikahi Kentring Manik putri Uwanya Susuktunggal.
Karena memerintah sangat lama, antara 1482 hingga 1521, Prebu Guru Dewataprana mendapat gelar Siliwangi, karena ditangan kepemimpinannya Kerajaan Sunda pindah dari Kawali (Ciamis) ke Pakuan Pajajaran. Selain memerintah kerajaan Sunda terlama, gelar Prabu Siliwangi disematkan kepada Prebu Guru Dewataprana karena sebagai sosok panutan dan sangat disegani (asilih wewangi, silihwangi, siliwangi).
Selain Prebu Guru Dewataprana atau Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, menurut DR. Undang Ahmad Darsa, M.Hum., berdasarkan Carita Parahyangan (Kropak 406) dan Nagarakretabhumi, antara abad 14 hingga akhir abad 16 Masehi Kerajaan Sunda diperintah tidak kurang dari 14 raja. Diawali dengan masa pemerintahan Prabu Linggadewata (1311-1333), Prabu Ajibuna Linggawisesa (1333-1340), Prabu Ragamulya (1340-1350), Prabu Maharaja Linggabhuwanawisesa (1350-1357), Patih Mangkubumi Suradipati (1357-1371), Niskala Wastu Kancana (1371-1475), Rahiyang Dewa Niskala (1475-1482), Sang Susuktunggal (1475-1482), Prebu Guru Dewataprana atau Sri Baduga Maharaja (1482-1521), Prabu Surawisesa (1521-1533), Prabu Ratu Dewata (1533-1543), Sang Ratusaksi Sang Mangabatan (1543-1551), Tohaan di Majalaya atau Prebu Nilakendra (1551-1567) dan Nusiya Mulya atau Prabu Ranggamulya (1567-1579) ditutup Panembahan Yusuf di Banten sebagai pewaris terakhir Kerajaan Sunda.
“Namun sangat disayangkan, keberadaan raja-raja di Sunda tersebut kurang begitu dikenal. Sangat berbeda dengan nama-nama raja di Jawa yang sangat masyur,” ujar Undang Darsa.
Tidak terekposnya nama-nama raja di Sunda tersebut, menurut Undang Darsa, selain akibat pelajaran sejarah yang tidak menarik dan membosankan karena berisikan hafalan nama orang dan tempat serta waktu. Selain itu, nama-nama raja Sunda hingga kini masih menjadi legenda dan dimitoskan akibat tidak ada bukti nyata berupa bangunan kerajaan.
“Semisal letak kerajaan Sunda Galuh, Pakuan Pajajaran dan lainnya tidak diketahui secara pasti dimana. Hal tidak kalah mengundang tanda tanya hingga sekarang ini adalah keberadaan Prabu Siliwangi yang diyakini sejumlah daerah terdapat makamnya,” ujar Undang Darsa, yang berharap guru-guru maupun pihak akademisi dituntut untuk memiliki tanggungjawab moral menyampaikan sejarah dengan benar dan menarik