Pihak istana seharusnya tidak perlu emosional dan kebakaran "kumis" menyikapi penyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD terkait mafia narkoba dan grasi terhadap terpidana narkoba Mairika Franola alias Ola. Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Indra, SH.
Menurut Indra, seharusnya pihak istana menjadikan pernyataan Mahfud tersebut sebagai lecutan untuk mengevaluasi diri dan bukan sebaliknya.
"Saya sarankan SBY untuk mengevaluasi para stafnya dan kementerian terkait yang telah merekomendasikan grasi untuk Ola," ungkap Indra, di Jakarta, Ahad (11/11/2012), seperti dikutip Tribunnews.
Kenapa demikian? Menurut politisi PKS ini bagaimanapun grasi terhadap Ola merupakan sebuah kekeliruan. Karena sejak awal Mahkamah Agung juga telah merekomendasikan untuk menolak grasi Ola. Pertanyaannya, kenapa SBY dan para stafnya terkesan mengabaikan rekomendasi MA tersebut?
Selain itu menurut dia, grasi untuk bandar narkoba seperti Ola sangat mungkin telah melukai rasa keadilan masyarakat dan sekaligus bisa jadi hal tersebut juga melemahkan gerakan perang atas narkoba.
"Sekarang semua semakin jelas atas terungkapnya bahwa Ola mengendalikan peredaran narkoba di balik jeruji. Jadi pihak istana tidak perlu membantah dan membangun argumen bermacam-macam. Yang harus dilakukan menyelidiki di mana keteledoran dan kesalahan atas grasi Ola," tegas dia.
Kemudian hasilnya ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada pihak atau staf yang telah membuat Presiden SBY dipermalukan dengan grasi Ola tersebut.
"Dan akan sangat baik apabila SBY secara gentle mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Indra juga mengingatkan Pemerintah harus konsisten untuk tidak permisif dan tidak boleh ada kompromi untuk bandar narkoba. Agar ada efek jera dan demi masa depan Indonesia, maka ke depan jangan ada lagi grasi-grasi lain untuk bandar narkoba.
0 komentar:
Posting Komentar